Tampilkan postingan dengan label Government. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Government. Tampilkan semua postingan

Senin, 21 Desember 2009

Aborsi Dan Hak Pelayanan Kesehatan

Meski pengguguran kandungan (aborsi) dilarang oleh hukum, tetapi kenyataannya terdapat 2,3 juta perempuan melakukan aborsi (Kompas, 3 Maret 2000). Masalahnya tiap perempuan mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan aborsi dan hukumpun terlihat tidak akomodatif terhadap alasan-alasan tersebut, misalnya dalam masalah kehamilan paksa akibat perkosaan atau bentuk kekerasan lain termasuk kegagalan KB. Larangan aborsi berakibat pada banyaknya terjadi aborsi tidak aman (unsafe abortion), yang mengakibatkan kematian. Data WHO menyebutkan, 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman.

Selasa, 01 Desember 2009

Ke Sinilah Dana Century Mengalir...

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak Rp 4,02 triliun atau 59 persen dari dana Penyertaan Modal Sementara sebesar Rp 6,76 triliun yang dikucurkan Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Century digunakan untuk membayar kewajiban bank kepada 8.577 nasabah penyimpan.

Selanjutnya, sebesar Rp 2,25 triliun atau 33 persen berupa aset Bank Century dalam bentuk SUN/SBI, dan sisanya sebesar Rp 490 miliar atau 8 persen digunakan untuk membayar pinjaman antarbank, FPJP, dan lainnya.

Demikian disampaikan Direktur Treasury Bank Mutiara Ahmad Fadjar bersama sejumlah Direktur LPS dalam jumpa pers mengenai penggunaan dana LPS di Kantor LPS, Jakarta, Selasa (1/12).

Selasa, 24 November 2009

Kewenangan KPK untuk Menyadap Akan Dibatasi

Menteri Tifatul Sembiring ingin penyadapan dilakukan lewat Departemen Komunikasi dan Informatika.

Session of the Indonesian People's Representat...Image via Wikipedia

Departemen Komunikasi dan Informatika akan menyiapkan pera
turan pemerintah mengenai penyadapan dalam enam bulan ke depan. Menteri Tifatul Sembiring menginginkan departemennya memegang hak menyadap.

"Kalau ada penyadapan, harus terbatas. Di negara lain, seperti Australia, Korea, dan sebagainya, penyadapan dilakukan oleh departemen, semacam Depkominfo-nya, dan ini sangat rahasia," kata Tifatul dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Di negara lain, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan,